Tanggapi Fenomena Brain Drain, DPRD Samarinda Nilai Anak Muda Kehilangan Kepercayaan pada Sistem Ketenagakerjaan Nasional
Kliksamarinda.com – Fenomena meningkatnya minat generasi muda untuk bekerja di luar negeri dinilai bukan sekadar tren biasa. DPRD Samarinda menilai kondisi tersebut menjadi sinyal kuat adanya persoalan struktural di dalam negeri, terutama terkait akses kerja, keadilan, dan kepercayaan terhadap sistem ketenagakerjaan nasional.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi global telah mengubah cara pandang generasi muda dalam mempersiapkan masa depan. Menurutnya, anak muda kini tidak lagi hanya membandingkan peluang kerja di tingkat lokal, melainkan secara global.
“Anak muda sekarang tidak lagi berpikir lokal. Mereka membandingkan peluang secara global, dan itu membentuk ekspektasi baru terhadap masa depan mereka,” ujarnya, Selasa 5 Mei 2026.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menilai, ketertarikan bekerja di luar negeri muncul karena kondisi pasar kerja dalam negeri yang dianggap belum memberi kepastian. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terbatasnya lapangan kerja berkualitas, hingga minimnya kesempatan berkembang menjadi faktor pendorong utama.
Namun demikian, Anhar menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya soal tersedia atau tidaknya pekerjaan. Ia menilai muncul persepsi di kalangan generasi muda bahwa akses terhadap pekerjaan strategis belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan meritokrasi.
“Banyak yang merasa peluang itu tidak terbuka secara adil. Bukan soal kemampuan, tapi soal siapa yang punya akses,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika praktik rekrutmen dan promosi jabatan yang dianggap tidak transparan terus terjadi, maka kepercayaan generasi muda terhadap sistem akan semakin menurun. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memicu brain drain atau keluarnya talenta-talenta terbaik Indonesia ke luar negeri.
“Kalau ruang di dalam negeri terasa sempit dan tidak adil, wajar kalau mereka mencari tempat yang dianggap lebih menghargai kemampuan,” katanya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Anhar juga menyoroti dinamika politik nasional yang dinilai turut memengaruhi cara pandang anak muda terhadap masa depan. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan batas usia dalam kontestasi politik nasional yang sempat memicu polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dilihat secara kritis dalam konteks membuka ruang partisipasi generasi muda. Ia mempertanyakan apakah regulasi itu benar-benar memberikan kesempatan luas bagi anak muda atau justru hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
“Pertanyaannya sederhana, apakah kebijakan itu benar-benar memberi ruang bagi anak muda secara luas, atau hanya membuka jalan bagi kelompok tertentu saja?” ucapnya.
Ia mengungkapkan jika kebijakan publik tidak dirasakan inklusif oleh masyarakat luas, maka legitimasi sosialnya akan dipertanyakan. Dalam konteks generasi muda, kondisi itu dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi dan sistem yang ada.
DPRD Samarinda mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret mulai dari memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan. Pun, memastikan transparansi dalam proses rekrutmen, hingga membuka ruang partisipasi yang benar-benar adil bagi generasi muda. “Kalau kita ingin mereka tetap percaya dan berkontribusi di dalam negeri, maka sistemnya harus adil dan terbuka. Itu kuncinya,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
